Hasil kajian ttg rotan, kehutanan dan lingkungan

Kumpulan tulisan tentang rotan

RUMUSAN SEMENTARA FORUM NASIONAL PENGEMBANGAN ROTAN BERKELANJUTAN

RUMUSAN SEMENTARA

FORUM NASIONAL PENGEMBANGAN ROTAN BERKELANJUTAN

Kuningan, 26 Januari 2004


 

Memperhatikan sambutan-sambutan Bupati Kuningan, Opening Remarks dari Projects Manager, Forest Industry, ITTO dan pengarahan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan serta diskusi interaktif antara pembawa makalah dan peserta Forum Nasional Pengembangan Rotan Berkelanjutan, baik dalam bentuk Diskusi Panel dan Diskusi Kelompok di Kuningan, Propinsi Jawa Barat tanggal 26 Januari 2004, maka dapat dirumuskan Hasil Kesepakatan Sementara untuk dijadikan pegangan dalam upaya meningkatkan pengembangan rotan berkelanjutan dan daya saing industri berbasis rotan, memantapkan kelembagaan dan mempersiapkan peraturan-peraturan yang dapat mendukung tujuan dimaksud sebagai berikut :

 

I. KEBIJAKAN

1.1. Insentif fiskal berupa tax deduction industri besar untuk membangun hutan rotan yang pada gilirannya mendorong pembangunan rotan;

1.2. Insentif berupa kresdit murah atau subsidi untuk petani rotan guna mendorong pembangunan penanaman/budidaya rotan;

1.3. Berkaitan dengan butir 1.1. dan 1.2, maka perlu diteruskan dan disempurnakan indirect incentives berupa kemudahan-kemudahan perijinan, baik di tingkat hulu (Departemen Kehutanan) maupun di tingkat hilir (Departemen Perindustrian dan Perdagangan);

1.4. Kemudahan-kemudahan akses masyarakat kepada tenurial system bagi petani rotan berupa perijinan yang jelas tentang jangka waktu sebagai dasar kepastian usaha dan operasional dengan menjabarkan PP 34 tahun 2002 untuk rotan :

a.Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;

b.Ijin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

1.5. Kebijakan harus bersifat holistik dan integratif yang dimulai dari sumberdaya (hulu), industri, perdagangan dan pemasaran, SDM dan Litbang untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) industri berbasis rotan di Indonesia.

1.6. Industri-industri berbasis rotan yang ada sekarang dan yang akan muncul harus memikirkan penerapan prinsip-prinsip yang berorientasikan pasar dan segmentasi pasar untuk produk-produk tertentu;

1.7. Industri-industri berbasis rotan ke depan harus merubah pola pikir (management of change) tentang apa-apa yang akan dilakukan dengan dukungan integrated policy (hulu - hilir) di bidang-bidang industri, perdagangan dan pemasaran, tenurial system, dan lain-lain;

1.8. Diperlukan implementasi budidaya rotan yang dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab;

1.9. Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu penghasil bahan baku rotan utama di Indonesia harus mendapatkan perhatian yang lebih memadai, terutama dari segi penetapan harga dasar;

1.10. Inventarisasi mengenai potensi, jenis dan sebaran rotan, khususnya di hutan alam masih tetap diperlukan dengan dukungan pendanaan yang memadai.

II. DISKUSI KELOMPOK

2.1. Pemanfaatan dan Pemasokan Rotan

2.1.1. Inventarisasi rotan perlu segera dilakukan untuk mengetahui potensi, jenis, sebaran dan mutu rotan;

2.1.2. Rotan yang berasal dari hutan alam cenderung semakin berkurang produksinya sejalan dengan berkurangnya hutan alam. Oleh karena itu, pengembangan budidaya rotan merupakan persoalan yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, baik secara intensif maupun ekstensif;

2.1.3.Dalam pengembangan budidaya rotan perlu kepastian hukum atas status lahan, terutama yang menyangkut kawasan hutan negara;

2.1.4.Keikut-sertaan asosiasi yang bergerak di bidang rotan harus berperan aktif dalam mata rantai perdagangan dan pemasaran rotan dari hulu sampai ke hilir;

2.1.5.Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang teringrasi dan holistik dalam pengembangan rotan, terutama yang berpihak kepada petani rotan;

2.1.6.Peningkatan pemberdayaan melalui pengembangan kelembagaan masyarakat dalam organisasi petani rotan yang berorientasi bisnis, sehingga mempunyai posisi tawar menawar (bargaining power) yang lebih tinggi;

2.1.7. Perlu dibangun jaringan antara asosiasi petani, industri/pengrajin dan pengelola hutan; dan

2.1.8.Untuk meningkatkan nilai tambah, para petani rotan dilatih untuk meningkatkan keterampilan dalam bentuk magang (apprenticeship) ke industri-industri rotan. Selain itu, dalam pembudidayaan rotan perlu diperkenalkan untuk mengembangkan jenis-jenis rotan yang mempunyai nilai ekonomis.

2.2. Sosial Ekonomi

2.2.1Untuk meningkatkan gairah petani rotan perlu dilakukan prinsip kemitraan dengan industri-industri pengolahan rotan, sehingga dihasilkan produk-produk dalam bentuk setengah jadi yang dapat meningkatkan pendapatan petani rotan;

2.2.2. Dalam rangka meningkatkan posisi tawar yang lebih tinggi petani rotan perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih kokoh (solid);

2.2.3. Perlu adanya dukungan permodalan dalam rangka mengolah bahan baku rotan mentah menjadi produk-produk rotan setengah jadi;

2.2.4. Untuk mengurus dokumen berupa Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) hendaknya tidak dipersamakan dengan SKSHH untuk kayu yang selama ini lazim diberlakukan;

2.2.5. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

(a)penghentian penurunan harga atas produk-produk rotan;

(b)mempertahankan industri-industri pengolahan rotan yang masih beroperasi dalam skala ekonomi;

(c)membangun sentra-sentra pemasaran atas produk-produk rotan untuk memacu pasar dalam negeri;

(d)mendorong kantor-kantor pemerintah agar menggunakan perlengkapan perkantoran dengan produk-produk berbahan baku rotan;

(e)memasyaratkan penggunaan produk-produk rotan berarti juga membantu upaya-upaya menjaga kelestarian hutan dan pendapatan masyarakat petani rotan antara lain melalui sekolah-sekolah;

(f)meminimalisasikan biaya yang akan menyebabkan produk-produk berbiaya tinggi;

(g)memperpendek mata rantai perdagangan dan pemasaran;

(h)untuk menjaga kelangsungan pasokan bahan baku rotan agar dikembangkan pembudidayaan rotan di pulau Jawa;

(i) mengadakan kerjasama dengan negara ASEAN lainnya dan China untuk mengembangkan pasar;

(j)perlu adanya pengembangan disain-disain produk rotan yang baru dan menarik; dan

(k)mengkampanyekan penggunaan produk-produk berbahan baku rotan berarti juga membantu upaya kelestarian ekologi hutan tropis



http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1176

 

RATTAN INDUSTRY DEVELOPMENT IN INDONESIA

 

RATTAN INDUSTRY DEVELOPMENT IN INDONESIA

By

H. ARYANTO SEN0

 

for complete report just click:

http://pustaka.rotanindonesia.org/RATTAN%20INDUSTRY%20DEVELOPMENT%20IN%20INDONESIA.pdf

 

Tabel Kondisi Pengusahaan Rotan Indonesia

Tabel Kondisi Pengusahaan Rotan Indonesia[1]

Kondisi

Sebab

Penanggulangan

Catatan/PIC

1

 

Berkurangnya supply rotan mentah

  • · Rusaknya habitat (hutan) akibat degradasi – deforestasi – konversi

 

  • Budi daya rotan tanaman
  • Mencegah degradasi – deforestasi dan konversi
  • Mengatur tata ruang kawasan hutan
  • Memasukkan rotan sebagai bagian integral manajemen hutan Indonesia

 

(Kondisi saat ini) walau supply menurun namun harga tdk pernah naik. Karena kondisinya masih over-supply.


[1] Oleh LISMAN SUMARDJANI, Ketua Yayasan Rotan Indonesia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Selanjutnya -- TABEL LENGKAP silakan klik disini (dalam format PDF).  

THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF RATTAN INDUSTRY CLUSTER IN PLUMBON AND WERU REGION, CIREBON REGENCY, WEST JAVA, INDONESIA

THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF RATTAN INDUSTRY CLUSTER IN PLUMBON AND WERU

REGION, CIREBON REGENCY, WEST JAVA, INDONESIA

 

T E S I S

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi

Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Jurusan Ilmu-Ilmu Teknik

 

Disusun oleh

Selamet Edy Santoso

17413/PS/MPKD/05

 

 

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2007

 

Intisari

Pembangunan ekonomi daerah pada era otonomi sangat penting dalam rangka

meningkatkan sumber dana untuk mendukung pembangunan. Penelitian ini diarahkan

untuk mencari jawaban atas 1) apa dampak industri rotan pada a) sumber pendapatan, b)

pasar kerja, c) kehidupan social, d) pendidikan, e) kesehatan, f) tata guna lahan dan g)

kebijakan pemerintah; dan 2) perbedaan antara Plumbon dan Weru sebagai daerah industry

rotan.

Dalam proses produksi, industry rotan sangat bergantung pada suplai bahan baku

dari daerah lain. Meski pemerintah daerah sudah menandatangani perjanjian dengan

pemerintah daerah penghasil rotan tapi realisasi perjanjian ini masih belum jelas terkait

dengan mekanisme bagaimana memantapkan suplai yang berkelanjutan. Pada sisi ini,

peran pemerintah pusat adalah harus terlibat dan memfasilitasi terbentuknya mekanisme

yang jelas suplai bahan baku rotan tersebut.

Perbandingan antara wilayah Plumbon dan Weru menunjukkan keduanya secara

relative memiliki gambaran yang sama, hanya wilayah Weru mempunyai problem dengan

tata guna lahan campuran. Pembangunan infrastruktur tidak cocok untuk kegiatan industry

rotan yang menggunakan truk besar dan truk container.

Rekomendasi untuk pemerintah daerah yaitu 1) mengeluarkan kebijakan yang

melarang pembangunan gudang dan tempat kerja untuk penyelesaian akhir produk rotan di

wilayah campuran dalam rangka menekan dampak kesehatan dan isu-isu lingkungan.

Disamping itu pemerintah daerah harus membuat studi kelayakan yang akurat untuk

pembangunan wilayah klaster rotan yang baru; 2) menciptakan mekanisme suplai bahan

baku dan promosi langsung ke negara-negara tujuan ekspor harus dilakukan dan 3)

melibatkan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas produk rotan dan perbaikan

manajemen perusahaan.

 

Keyword: Pembangunan ekonomi daerah, klaster, socio-economic

 

http://arc.ugm.ac.id/files/Abst_(0219-H-2008).pdf

INVENTORY OF STANDING STOCKS IN NATURAL FOREST AND PLANTATION

 

DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE RATTAN PRODUCTION AND

UTILIZATION THROUGH PARTICIPATION OF RATTAN SMALLHOLDERS

AND INDUSTRY IN INDONESIA

PO 108/01 Rev. 3(1}

 

 

TECHNICAL REPORT:

INVENTORY OF STANDING STOCKS IN NATURAL FOREST AND PLANTATION

 

JAKARTA, JULY 2007

 

Read more: INVENTORY OF STANDING STOCKS IN NATURAL FOREST AND PLANTATION

Additional information