Berita Rotan dan Produk Rotan, Mebel dan Kerajinan Indonesia
Kemdag Tolak Disebut Dukung Pembatasan Ekspor Rotan
- Details
- Last Updated on Wednesday, 28 July 2010 03:43
- Published on Wednesday, 28 July 2010 03:43
- Hits: 2539
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menolak disebut sebagai pihak yang mendukung pembatasan ekspor rotan sehingga mematikan 2,3 juta petani komoditas ini.
"Pemerintah cq. Kemendag malah melindungi petani. Jangankan mematikan industri rotan, menghambat permohonan ekspor saja tidak," kata Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Yamanah di sela Seminar Rotan Indoynesia, Selasa.
"Kita tak larang tapi kita atur ekspornya. Kita malah buka lebar-lebar ekspor, tapi harganya turun, apa yang salah dong," katanya.
Dikatakannya, pemerintah akan makin gencar mempromosikan penggunaan rotan meski harganya rendah, selain berupaya menggenjot ekspor. Yang penting, ekspornya bukan rotan asalan, kata Yamanah.
"Kita tak ekspor rotan asalan karena memang tak bagus, tak cantiklah kita ekspor rotan asalan itu," katanya.
Dia menambahkan rotan yang bisa diekspor adalah jenis rotan yang tak terserap industri dalam negeri dan bukan rotan asalan.
"Ekspor ini juga harus ada rekomendasi dari Dirjen BPK Kementerian Kehutanan. Harus ada Surat Persetujuan Ekspor yang di teken Dirjen itu sebagai saringan," kata Yamanah.
Dia mengatakan ada jenis rotan dari Taman Siga Irit, Kalteng, yang memang diupayakan petani yang semuanya diekspor. "Ada kuota 35 ribu ton yang ekspornya di bagi dalam 4 triwulan agar produk tidak membanjir di pasar dunia."
Menurut Dirjen BPK Kemhut, Hadi Daryanto, pemerintah memang tidak melarang ekspor. "Dalam kondisi ekonomi sulit seperti saat ini dan pasar ekspor masih di negara tradisional bisa dipastikan ekspor komoditas ini juga turun. Seberapa besar kuota di buka, ekspor pasti turun," kata Hadi.
Dia menegaskan harus ada inovasi mulai dari penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan ekspor rotan, selain insentif mengingat pembiayaan, perbankan/Lembaga Keuangan masih sulit. "Infrastruktur di benahi juga supaya biaya logistik lebih murah."
Pad akesempatan yang sama, Dirjen RLPS Kemhut, Indriastuti, mengatakan bisa saja pemerintah melakukan intervensi agar perdagangan dalam negeri menggeliat, misalnya berapa persen dari mebel perkantoran di instansi pemerintah harus dari rotan.
Di sisi lain, lanjut dia, desain dan inovasi baru produk rotan harus terus digencarkan, sehingga menimbulkan kecintaan akan komoditas ini.
Sebagai komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), kata Indri, rotan sendiri menjadi satu dari lima komoditas unggulan yang fokus di kembangkan di daerah unggul. Untuk rotan, daerah Katingan, Kalteng, menjadi sentra unggulan yang di fokuskan Kemhut.
Indri mengatakan, pengembangan rotan bisa dilakukan di dalam hutan kemasyarakatan dan hutan desa.
Ketua Yasasan Rotan Indonesia, Lisman Sumardjani, berharap pemerintah membuat manajemen yang langsung menjaga tata niaga rotan.
"Kalau manajemen sudah jalan tak perlu SPA atau surat rekomendasi, tetapkan saja ekspor demi 2,3 juta petani rotan."
Saat ini, kata Lisman, rotan berada dalam status segera punah. Dia mengingatkan, rotan hanya akan lestari bila dunia membutuhkan dan memerlukan mebel dan kerjinan rotan, sekaligus memberikan manfaat bagi petani dan pemungut rotan.
"Petani hanya akan memungut rotan bila industri mebel dalam negeri tumbuh dan berkembang baik. Tanpa itu semua, potensi rotan Indonesia yang menguasai 85 persen pasokan dunia hanya merupakan dongeng saja," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI), Julius Hoesan, menyebutkan salah satu penghambat pengembangan rotan nasional adanya peraturan yang menyamaratakan semua jenis rotan. Selama ini, kata dia, sudah terwacana rotan Indonesia bisa dipakai untuk mebel semua, padahal tidak semua jenis komoditas itu bisa dipakai mebel.
"Peraturan yang menyamaratakan ini dilakukan demi pertumbuhan industri rotan, namun akhirnya justru melemahkan daya saing rotan nasional," kata Julius.
Menurut dia, pemerintah bisa mengembangkan industri berbasis komoditas dengan mengembangkan 300 spesies rotan yang ada di Indonesia. Tapi, kata dia, baru sekitar 60 spesies yang sudah dikembangkan, itupun dengan perlakuan minimal.***