Berita Rotan dan Produk Rotan, Mebel dan Kerajinan Indonesia
385 Ribu Ton Rotan tidak Terserap
- Details
- Last Updated on Thursday, 10 November 2011 19:07
- Published on Thursday, 10 November 2011 19:07
- Hits: 807
Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur, dan Bambang Sujagad (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Riset dan Teknologi) tersebut dihadiri, Ketua DPP APRI, dan Yulius Hoesan, Lisman Sumardjani (Sekjen APRI). Dari Sulsel, hadir Ketua APRI Sulsel, Sabar Naga Rimba Lim, Sekretaris Eksekutif APRI Sulsel, Zakir Sabara, serta Sekretaris Asmindo Sulsel, Mansyur AS.
Dalam rapat tersebut terungkap, potensi produksi lestari rotan Indonesia 400.000 ton per tahun, dan tidak dapat terserap seluruhnya oleh industri mebel dan kerajinan dalam negeri. Berdasarkan data yang ada, penyerapan industri dalam negeri tahun 2011 adalah sekitar 15.000 ton, menurun dari tahun sebelumnya sekitar 30.000 ton. Dari lebih kurang 300 spesies rotan Indonesia, hanya 7-8 jenis saja yang dipergunakan oleh industri mebel dan kerajinan dalam negeri, sehingga terjadi over supply baik dari segi kuantitas maupun spesies. Dengan demikian, ada sekitar 385 ribu ton rotan yang bakal tidak terserap, jika larangan ekspor rotan diteruskan.
Sekretaris Eksekutif APRI Sulsel, Zakir Sabara pada kesempatan tersebut mengungkapkan, rotan adalah komoditi kebanggaan Indonesia, karena 85 persen populasi rotan dunia, tumbuh di hutan Indonesia, sehingga perlu dipertahankan nilai ekonomi, lingkungan dan sosialnya. Agar, dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, mulai dari petani, pengumpul, pekerja, perajin dan industri pengolahan rotan.
\"Atas dasar itu, kami menolak kebijakan penutupan ekspor rotan, karena merugikan perekonomian bangsa dan mengancam kelestarian rotan. Selain itu, juga mengancam keberadaan rotan," jelasnya.
Zakir juga mengecam pernyataan Ketua Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) Anwar Adnan Saleh di Cirebon 28 Oktober 2011 lalu, yang menyetujui ekspor rotran ditutup. Menurut Zakir, kapasitas Anwar mengeluarkan pernyataan tersebut harus jelas, apakah dia sebagai ketua BKPRS atau Gubernur.
"Kalau sebagai Gubernur Sulbar bisa saja, karena daerahnya punya potensi rotan terbesar dari enam provinsi di Sulawesi. Tapi kalau berbicara dalam kapasitas Ketua BKPRS, itu perlu diluruskan. Sebab, 2005 lalu, saat Ketua BKPRS dijabat Fadel Muhammad, yang paling di depan meminta mencabut SK Nomor 55 tentang larangan ekspor. Pak Anwar harus melihat bagaimana dampak terhadap masyarakat kalau rotan itu tidak diekspor. Karena banyak masyarakat kita yang tergantung pada rotan," beber Zakir.
Sekretaris Jenderal DPP APRI, Lisman Surmadjani menuturkan, larangan ekspor itu akan berakibat tumbuhnya rotan sintetis. Karena ketiadaan pasokan rotan keluar negeri. Padahal 85 persen rotan di dunia, dihasilkan dari Indonesia. Lisman menambahkan, larangan ekspor menyebabkan industri rotan dalam negeri menurun drastis, akibatnya banyak industri rotan yang tutup. Selain itu juga banyak produk rotan sintesis dari negara China yang masuk ke pasar dalam negeri.
Atas pernyataan pengusaha rotan dan mebel tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur, mengatakan pihaknya akan segera menyurati Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, juga Menteri Kehutanan. Natsir juga mengakui, banyak kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan Kadin, padahal Kadin kata Natsir, bisa membicarakan dengan asosiasi yang berhimpun di dalamnya. "Regulasi yang keluar harus memayungi semua stakeholder. Dan Kadin bisa menjembatani dengan seluruh asosiasi yang ada di bawah payung Kadin," ungkap Natsir. (asw)