Berita Rotan dan Produk Rotan, Mebel dan Kerajinan Indonesia

INdustri Rotan Memihak Siapa?

Details

Last Updated on Thursday, 19 April 2012 00:02

Published on Wednesday, 18 April 2012 23:35

Hits: 749

KOMPAS: 19 April 2012

Takdir berkata lain. Daerah penghasil rotan hanya ditakdirkan sebagai pemasok ke industri mebel di Jawa. Ironisnya, sektor hulu industri rotan ini diabaikan dalam penentuan kebijakan pemerintah. Larangan ekspor rotan di pengujung tahun 2011 kini menuai kecurigaan, saling menyalahkan hingga berpotensi konflik.

Urusan rotan, memihak siapa? Secara prinsip, pemerintah melarang ekspor rotan mentah atau setengah jadi agar industri terdorong untuk menghasilkan produk mebel maupun kerajinan bernilai tambah tinggi. Larangan ekspor ingin mendorong investasi asing masuk, order mebel dari luar negeri berdatangan. Pengusaha mebel di Jawa didorong dengan janji-janji insentif untuk membuka industri mebel di daerah hulu. Ironisnya, infrastruktur dan bahan baku pendukung di dae­rah hulu tidak memadai. Adi, selaku Pengawas Workshop Kayu Palu, datang dari Jawa untuk pembuatan prototipe mebel untuk sekolahan. Prototipe ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Perindustrian mendorong pemanfaatan rotan di dalam negeri.

Namun, Adi mengeluh. "Kalau harga satu set meja dan dua kursi sebagaimana spesifikasi pemerintah dipatok Rp 900.000; jelas tidak pas. Apalagi, order ini dibuat di daerah hulu, seperti di Palu. Paling tidak harganya Rp 1,1 juta per set," kata Adi.

Masuk akal. Pemerintah ingin proyek kesuksesan peman­faatan rotan dikerjakan di daerah hulu supaya terjadi pemerataan ekonomi. Sementara sumber daya manusia terampil tidak memadai dan harus datang dari Jawa. Apalagi, bahan baku pendukung lainnya, seperti tripleks dan paku, sangat mahal di daerah. Intinya, semua bahan pendukung harus dari Jawa supaya bisa sesuai dengan spesifikasi pemerintah.

Niat baik rupanya tidak selalu semudah membalikkan telapak tangan. Periuk nasi petani dan pengumpul rotan jelas terganggu. Sementara pemerintah dalam menentukan kebi­jakan seolah hanya berangkat dari keluhan sektor hilir, yakni perajin mebel rotan di Jawa.

Jelas perlu transparan. Termasuk nilai anggaran pemesanan meja belajar untuk sekolah-sekolah. Juga perlu seimbang dalam perhatian. Hanya sektor hilir yang terlampau diperhatikan pemerintah. Itu dirasakan pengumpul rotan yang da­lam Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI). Pasca pelarangan eks­por rotan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 35/MDAG/PER/11/2011 tentang larangan ekspor rotan mengakibatkan pengusaha bahan baku rotan dan petani pencari rotan di daerah penghasil terpaksa hanya memungut jenis dan diameter rotan tertentu, yang dibutuhkan oleh in­dustri mebel rotan di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan pendapatan pengusaha dan petani menurun drastis. Gairah produksi rotan juga menurun. Akhirnya, terjadi kelangkaan bahan baku rotan

Selain itu, Permendag 36/MDAG/PER/11/2011 tentang ke­tentuan wajib verifikasi atas pengangkutan rotan yang akan diangkut melalui laut/sungai dari daerah sumber rotan ke pelabuhan tujuan, baik pada sesama pulau maupun ke pulau Jawa. Verifikasi dilakukan surveyor PT Sucofindo dengan menerbitkan laporan muat barang (LMB) di tempat pemuatan di daerah dan kemudian diverifikasi kembali di tempat tujuan dengan menerbitkan laporan bongkar barang (LBB).

Walaupun biaya verifikasi oleh surveyor ini ditanggung pemerintah (APBN), ketentuan itu memberatkan pengusaha. Pro­ses ini selain menambah biaya, misalnya uang lembur buruh dan biaya ekspedisi, juga ada pemborosan waktu. Alasan wajib verifikasi secara berulang kali ini untuk mencegah penyelundupan ke luar negeri. Padahal, rotan yang diangkut ini merupakan pendistribusian barang dalam negeri.

Tiga permendag tersebut berdampak pada kelancaran usaha rotan di daerah. Pemerintah kini berbangga bahwa produsen furnitur China kini tidak berani lagi menampilkan produk rotan dalam pameran internasional. Pesaing dari negara lain tidak bisa memenuhi permintaan mebel rotan. Kontak dagang antara industri mebel rotan dan pembeli luar negeri mulai terjadi dan wirausaha baru di bidang industri rotan bergairah. Namun, pengumpul rotan lesu. (STEFANUS OSA)