Hasil kajian ttg rotan, kehutanan dan lingkungan

KAJIAN SOSIAL EKONOMI PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

Oleh : Dr. Kirsfianti L. Ginoga

Potret hutan lindung Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi hutan lindung di Indonesia baik kualitas maupun kuantitas mengalami penurunan tajam sebagai akibat konflik lahan,  penebangan liar, dan lainnya. Telah diyakini bahwa hutan lin dung memberika n peranan penting secara ekonomi dan ekologi pada kelestarian daerah aliran sungai (DAS), yaitu sebagai pengatur tata air.  Apabila terjadi kerusakan pada hutan lindung, maka komponen-komponen pendukung hutan lindung akan terganggu, gangguan ini bervariasi tergantung dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari bencana tingkat lokal yang berdampak sosial ekonomi kecil sampai bencana nasional, dan global.  Berbagai bencana yang berturut-turut terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air seperti banjir, kekeringan, tanah longsor adalah efek tidak langsung dan langsung dari fenomena hilangnya fungsi lindung dari hutan dan kawasan lindung.

 

Permasalahan hutan lindung ini tidak terlepas dari kebijakan dan kelembagaan yang menangani pengelolaan sumber daya alam, khususnya pengelolaan hutan lindung.  Walaupun berbagai perundangan seperti UU No. 41/1999, PP. 6/2007 yang sudah direvisi oleh PP 3/2008, Kepres 32/1990, dan PP 44/2004 sudah secara jelas menyebutkan fungsi, kriteria, dan jenis kegiatan pemanfaatan yang dapat dilakukan di hutan lindung, tetapi permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung masih terus berlangsung.

Karena itu, sintesis ini secara umum bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan hutan lindung serta bagaimana mengoptimalkan fungsi intangible hutan  lindung, terutama air. Secara khusus sasaran penelitian adalah : (i) memformulasi nilai jasa hutan  lindung, (ii) memformulasi kebijakan dan kelembagaan pengelolaan hutan lindung, dan (iii) memberikan rekomendasi model pengelolaan hutan lindung bersama masyarakat

Sintesis hasil penelitian, menunjukkan beberapa hal:

· Pengembangan jasa lingkungan hutan lindung (PJLHL) dapat merupakan salah satu pilar Departemen Kehutanan dalam program Revitalisasi Kehutanan. Secara konseptual PJLHL dapat menjadi program andalan pemerintah untuk secara struktural dan dalam waktu relatif singkat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, sekaligus menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Hanya memang, dalam pengembangan jasa lingkungan, konsep ini akan lebih signifikan dampaknya kalau tidak hanya mengandalkan pengembangan dan pemasaran jasa lingkungan saja tetapi juga pemantapan kawasan, serta didukung oleh kebijakan yang tegas dan kelembagaan yang kuat. Hal ini diyakini mampu mengurangi kerusakan yang ditabur di hutan lindung pada saat ini.

· Dalam pelaksanaan PJLHL, nilai ekonomi jasa hutan lindung belum sepenuhnya dperhitungkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung. Padahal dari nilai pengaturan tata air saja, penelitian ini menunjukkan  bahwa pengaturan tata air dan suplai air yang masuk ke waduk Sutami terganggu dan semakin berkurang seiring dengan semakin menurunnya luas tutupan hutan. Hal ini dikarenakan berkurangnya luas tutupan vegetasi, mengakibatkan meningkatnya aliran permukaan dan menurunkan aliran dasar (base flow), yang berimplikasi terhadap kemampuan hulu DAS Brantas, yang merupakan hutan dan kawasan lindung, dalam menyimpan, menyerap, meproduksi air dan mendistribusikan air.  Akan tetapi nilai yang dikeluarkan oleh pengguna jasa hutan lindung masih jauh lebih kecil dari manfaat yang dirasakan dari keberadaan hutan lindung. Analisis di beberapa lokasi penelitian telah membuktikan bahwa nilai ekonomi airyang benar-benar dibayarkan oleh pengguna air, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kesediaan membayar penggunaanya, karena itu surplus konsumennya masih besar. Untuk hulu DAS Brantas, nilai jasa lingkungan air untuk pengguna komersial dan non komersial adalah sebesar Rp. 60,2 trilyun per tahun. Apabila luas hulu DAS Brantas seluas 245,682 ha, maka nilai jasa lingkungan dari air untuk hutan dan kawasan lindung ini adalah Rp 245 juta per ha/tahun. Nilai ini masih belum memasukan nilai kayu, non kayu dan jasa hutan lindung lainnya  misalnya sebagai penyimpan karbon dan habitat megabiodiversitas.  Hal ini menguatkan pernyataan Darusman (1993), bahwa nilai kayu dari hutan hanya sekitar 5 % dari nilai ekonomi total hutan. Karena itunilai tarif penggunaan hutan lindung sebagaimana terlampir pada PP No.2/2008 masih perlu dikaji ulang.

· Kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, dan hutan lindung khususnya yang berjumlah paling tidak 84 peraturan, masih  penuh dengan persoalan, yang menyebabkan masih belum jelas dan terarahnya kebiijakan pengelolaan hutan lindung. Persoalan tersebut antara lain adalah: (i) Masih terdapat perbedaan persepsi antar sektor tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan kawasan lindung dan hutan lindung, khususnya,  seperti istilah reklamasi yang berbeda antara peraturan perundangan kehutanan dan peraturan perundangan pertambangan, (ii) Adanya dualisme kebijakan pemerintah, dimana di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksplotasi, (iii) Belum terlihat harmonisasi kebijakan yang dapat  menjadi dasar dan  acuan dalam pemantapan dan pengelolaan hutan lindung di daerah, seperti dalam kasus penunjukkan dan pengalihan fungsi hutan, (iv) Adanya kebijakan yang overlapping dan membingungkan pelaksana lapangan. Seperti terjadi pada proses penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan, (v) Fungsi hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut  belum diapresiasi secara luas oleh pemerintah kabupaten.  Hal ini terlihat rendahnya nilai perizinan air dan ditunjuknya instansi pertambangan untuk pelaksanaan pemungutan retribusi izin pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan, (vi) Tidak mengacunya kebijakan yang lebih rendah kepada peraturan yang berkaitan erat yang berada diatasnya, seperti kasus terjadinya perda yang sudah diundangkan dicabut kembali karena bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya, (vii) Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perusak kawasan hutan lindung.

· Untuk kelembagaan pengelolaan hutan lindung belum ada kelembagaan formal yang kuat untuk pengelolaan hutan lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk Hutan Lindung (KPHL) yang diharapkan dapat menjadi instrumen pemantapan dan pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan belum terbentuk baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Saat ini, organisasipengelola hutan lindung masih bersifat lokal dengan skala kecil seperti kelompok tani hutan (KTH) dengan fasilitator dari Perhutani dan Dinas Kehutanan.

· Model pengelolaan hutan lindung yang sudah berjalan dapat dikelompokkan ke dalam: (i) model pengelolaan partisipatif hutan lindung, (ii) model pengelolaan adat, (iii) model pengelolaan pembangunan hutan tanaman, dan (iv) model pengelolaan kolaboratif.  Masing-masing model pengelolaan diterapkan pada karakteristik biofisik dan sosek masyarakat yang berbeda.  Model Pengelolaan Partisipatif Hutan Lindung umumnya berupa agroforestry kopi dengan tanaman buah-buahan, dengan pola bagi hasil tertentu antara pengelola hutan lindung, seperti Perhutani dengan masyarakat.  Model pengelolaan adat dilakukan melalui penguatan hukum adat dan rimbo larangan,  dengan pengelolaan  tanaman kemiri  dan karet, pola ini banyak dilakukan di Sumatra seperti Pasaman dan Jambi. Model pengelolaan pembangunan hutan tanaman, pengelolaan ini seperti pada pengelolaan partisipatif  dengan pengelolaan hutan tanaman karet, buah-buahan dan kayu-kayuan.  Model pengelolaan kolaboratif hutan lindung dibentuk karena adanya sumber dana dan komitmen pengguna terhadap keberadaan  hutan lindung  sebagai pengatur tata air. Pengelolaan kolaboratif mempunyai implikasi positif terhadap pemantapan dan fungsi hutan lindung, tetapi mempunyai konsekwensi biaya pengelolaan yang cukup tinggi. Untuk kasus hutan lindung Sungai Wein yang luasnya 6100 ha, diperlukan dana sekitar Rp 2-3 milyar per tahun. Biaya ini mencakup biaya pengelolaan, pemantapan kawasan, dan biaya transaksi. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan dan pemantapan hutan lindung masih memerlukan biaya yang tinggi.

· Saran yang bisa diambil dari kajian ini adalah sebagai berikut: (i) perlunya mewujudkan kemauan politik antar pembuat kebijakan untuk pengelolaan dan pemantapan kawasan hutan lindung yang adil, transparan, bertanggung jawab dan konsisten antara pusat dan daerah, (ii) Mengingat kompleksnya permasalahan hutan lindung, kebijakan perlu dibuat secara komprehensif, terintegrasi dan tidak overlapping, PP No. 2/2008, misalnya perlu dikaji kembali supaya tidak menimbulkan salah penafsiran, kemudian UU pertambangan, juga perlu disempurnakan dengan memasukan peran instansi kehutanan dalam kegiatan perbaikan lingkungan seperti reklamasi, (iv) Diperlukan peraturan perundangan yang  mengatur aspek kelembagaan hutan lindung, termasuk pengaturan biaya dan manfaat,  (v) Untuk peningkatan pemantapan dan kewenangan pengelolaan hutan lindung, pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan perlu segera diimplementasikan dengan pengembangan koordinasi, (vi) Perlu segera disusun turunan dari UU kehutanan 41/1999 dan PP 3/2008 yang memuat perintah kebijakan pengembangan hutan lindung, yang paling tidak harus memuat insentif bagi pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan, pengembangan sumber daya air yang ditindaklanjuti oleh departemen sektoral, dimana peraturan tersebut mampu menunjukkan adanya sense of crisisdalam pengelolaan hutan lindung, (vii) Pengembangan skema reinvestasi bagi kelestarian hutan lindung, khsusunya untuk pemanfaat jasa air, dan lingkungan.

Kata Kunci: Hutan dan kawasan lindung, Kebijakan, Kelembagaan, Nilai Ekonomi, Model Pengelolaan Hutan Lindung, Biaya dan Manfaat.

 

http://puslitsosekhut.web.id/program.php?id=42

 

Additional information