Hasil kajian ttg rotan, kehutanan dan lingkungan

ROTAN: CONTOH HANCURNYA INDUSTRI AKIBAT KEBIJAKAN TANPA STRATEGI

Rotan merupakan komoditas hasil hutan non-kayu tradisional penting, yang memberi kehidupan bagi sekurangnya dua juta rakyat Indonesia yang umumnya tersebar di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Saat ini produk rotan alam di Indonesia mencapai sekitar 250 ribu sampai 300 ribu ton per tahun yang merupakan 85 persen dari produksi rotan dunia. Sedangkan jumlah olahan yang diekspor selama tahun 2006 tercatat 172.782 ton, senilai $398,9 juta menurun dibanding data tahun 2005 sebesar $408,9 juta.

 


Di tahun 1979 melalui SK Mendagkop No 492/KP/VII/79 tertanggal 23 Juli 1979, pemerintah melarang ekspor rotan bulat dalam bentuk asalan. Kemudian tahun 1986 terbit SK Menperdag No 274/KP/X/1986 tertanggal 7 Oktober 1986, yang isinya [juga] larangan ekspor segala bentuk rotan bulat dan setengah jadi. Dua keputusan ini terlihat membela industri pengolahan rotan dan furnitur rotan, sehingga industri mebel di Jawa tumbuh sangat luar biasa dari 10 menjadi 300 unit usaha. Tetapi di tahun 1998 melalui SK No 440/MPP/KP/9/1998, pemerintah kembali membebaskan ekspor segala bentuk rotan bulat dan setengah jadi. Pembebasan ekspor ini hanya berlangsung selama 6 tahun, sampai kemudian di tahun 2004 Memperindag (melalui SK 355/MPP/Kep/5/2004 tertanggal 27 Mei 2004) atas nama pemerintah kembali melakukan pelarangan ekspor rotan bulat dari hutan alam.


Penurunan nilai ekspor rotan dan perubahan kebijakan yang on-off ini merupakan gambaran dari kondisi industri rotan yang penuh gonjang-ganjing, naik turun seperti roller coaster. Masalah utamanya, sangat klasik, terletak pada tarik menarik “boleh ekspor” dan “jangan ekspor” rotan dengan pertimbangan membela petani rotan atau membela industri furnitur rotan. Padahal seringkali kepentingan petani rotan bertolak belakang dengan kepentingan industri rotan. Tak heran bila suara APRI (Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia) tidak pernah sejalan dengan suara ASMINDO (Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia). Kesan yang muncul bila petani rotan diuntungkan dengan ekspor maka pengusaha mebel rotan justru dirugikan. Sebaliknya bila pemerintah melarang ekspor demi kepentingan industri mebel rotan, petani rotan justru merasa dikorbankan. Aneh sekali kepentingan supplier bahan baku tidak sejalan dengan industri pengolahannya – pasti ada yang tidak beres dengan industri semacam ini. Akibatnya pemerintah bingung harus membela siapa. 

Yang jelas tindakan pemerintah melakukan pelarangan ekspor rotan dari sejak tahun 1979, sama sekali tidak berhasil membina industri kerajinan berbahan baku rotan untuk ikut berperan secara nyata di tingkat dunia. Walaupun bahan baku rotan di dunia 85%nya berasal dari Indonesia, peran industri kerajinan kita ternyata hanya mampu menguasai 2,9% pasar dunia dengan pertumbuhan 7% pertahunnya, sementara Cina bisa tumbuh 11% dan Jerman 9%.

Seharusnya posisi Indonesia sebagai penghasil utama rotan dunia, menjadi advantage bagi industri kerajinan dan furnitur rotan, paling tidak dari sisi kedekatan sumber bahan baku ke lokasi industri. Bukankah seharusnya biaya transportasi dari lokasi bahan baku (Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera) ke sentra kerajinan dan furnitur rotan di Cirebon atau dimanapun di Indonesia, lebih murah dibanding dengan industri sejenis yang berada di Cina, Taiwan ataupun Singapura. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pengusaha mebel Indonesia harus membayar Rp 9.500,00/kg sementara pengusaha mebel rotan di luar negeri justru membayar lebih murah, yaitu hanya 0,88 dolar AS/kg. Bila memang demikian apa untungnya menjadi industri rotan di negara penghasil 85% rotan dunia? 

Additional information